Ingin Bubarkan PKS, Mendagri Diingatkan Supaya Berbuat Netral

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku siap untuk melakukan pembubaran terhadap partai yang dialiri dana korupsi. Termasuk PKS, jika terbukti dalam pengadilan dialiri dana korupsi, Gamawan akan taat pada hukum jika memang harus bubarkan PKS. 
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Bidang Humas PKS Mardani Ali Sera menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Namun, dia meminta agar Mendagri Gamwan Fauzi bersikap dalam posisi netral. 

Indikasi Terlihat Jelas, Hatta Rajasa Diistimewakan KPK Dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi

Sebarkan jika bermanfaat:

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsy kembali mengkritik keras kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III ini tidak sepakat jika KPK menerapkan penyadapan dalam sistem pemberantasan korupsi.
Ia menambahkan, penyadapan KPK harus diatur dalam ketentuan setingkat undang-undang (UU), bukan hanya SOP seperti yang ada di KPK. Apalagi, dia melanjutkan, MK pernah membatalkan sebagian UU ITE karena penyadapan yang belum diatur setingkat UU.
"Kenapa UU ITE dibatalkan oleh MK, ini serius saya pikir. UU KPK harus diubah bukan kita anti pemberantasan korupsi. Maksud saya UU penyadapan itu perlu khusus. Sekarang ini penyadapan antar lembaga, repot juga kita. Jangan sampai penyadapan itu bukan pencegahan tapi penjebakan," kata Aboebakar saat Rapat Dengar Pendapat

KPU Diminta Coret Caleg Bermasalah

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera mencoret nama Barnabas Suebu dari daftar caleg Partai NasDem. Desakan itu menyusul karena yang bersangkutan diduga tidak memiliki ijazah SMA yang menjadi syarat mutlak bagi seorang caleg di KPU.

"Ketiadaan ijazah SMA bagi Barnabas Suebu SH sebetulnya merupakan persoalan lama, bahkan sejak tahun 2006 ketika Barnabas menjadi calon gubernur Papua," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangannya, Rabu (26/6/2013).

Semua tentang PKS

KabarPKS.com - Jakarta - Saat ini apapun tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sangat "seksi" untuk diberitakan, semenjak mencuatnya kasus LHI semua media mainstream berlomba-lomba mengangkat berita tentang PKS. Dari yang sesuai fakta sampai yang menjurus ke fitnah.

Kali ini Detikcom mengangkat berita unik tentang PKS, yaitu terkait foto dan busana muslim yang dikenakan oleh calon anggota dewan dari PKS. 

Senyum dan ramah, kira-kira itulah kesan yang tampak jika melihat foto caleg PKS dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diumumkan KPU. Tapi rupanya tak seluruhnya demikian, beberapa caleg tampil dengan gaya berbeda. Seperti apa rupa mereka? 

Din Syamsuddin: Kenaikan BBM Tidak Bijak, BLSM Bermuatan Politik

dakwatuna.com – Jakarta – Penolakan terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengundang komentar dan kritik dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
DinSyamsuddin mengomentari soal kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi termasuk soal bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dinilai bermuatan politis.
“Kami menganggap kebijakan itu sebagai kebijakan yang tidak bijak,” kata Din di Kantornya, Rabu (12/6/2013).
“Karena pelaksanaan dari BLSM, pertama tidak akan menyelesaikan masalah bagi masyarakat itu sendiri. Karena uang yang diberikan itu akan habis begitu saja. Kebijakan itu ibarat memberi ikan, bukan memberi kail, apalagi di tengah kebijakan yang akan dikeluarkan itu belum jelas, belum pasti, sementara harga-harga sudah naik,” paparnya.

PKS Bukan Benalu

dakwatuna.com - Membaca artikel Budi Pasopati di Kompasiana yang berjudul “PKS Benalu Indonesia” pekan lalu, membuat saya menggeleng kepala. Tulisan yang terkesan arogan dan tendensius itu bertubi-tubi menghakimi kader-kader PKS yang orang Indonesia itu sebagai orang-orang yang “numpang hidup” di Republik ini.

Saya jadi teringat obrolan beberapa waktu lalu dengan seorang staf anggota dewan dari Partai Hanura. Dia, yang mantan pengurus Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) Jatim itu bilang bahwa hanya PKS partai yang belum ada orang NU-nya. Sembari bercanda dia bilang PKS masih belum “disusupi” oleh NU. Saya, yang kebetulan berkultur NU dan pernah meneliti tentang PKS mengatakan kepadanya bahwa di PKS juga banyak warga NU dan kalangan tradisionalis muslim lain.

HNW : Pecat Menteri Hak Presiden

dakwatuna.com – Jakarta.  Tuntuan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera menarik kadernya di kabinet mendapat tanggapan dari Hidayat Nurwahid. Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nurwahid menegaskan, soal keberadaan kader PKS di kabinet Indonesia Bersatu II sepenuhnya wewenang Presiden. PKS tidak memiliki kewenangan untuk menarik ketiganya.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk mempergunakan hak prerogatifnya,” kata Hidayat Nurwahid di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6).