Sebarkan jika bermanfaat:
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsy kembali mengkritik keras kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III ini tidak sepakat jika KPK menerapkan penyadapan dalam sistem pemberantasan korupsi.
Ia menambahkan, penyadapan KPK harus diatur dalam ketentuan setingkat undang-undang (UU), bukan hanya SOP seperti yang ada di KPK. Apalagi, dia melanjutkan, MK pernah membatalkan sebagian UU ITE karena penyadapan yang belum diatur setingkat UU.
"Kenapa UU ITE dibatalkan oleh MK, ini serius saya pikir. UU KPK harus diubah bukan kita anti pemberantasan korupsi. Maksud saya UU penyadapan itu perlu khusus. Sekarang ini penyadapan antar lembaga, repot juga kita. Jangan sampai penyadapan itu bukan pencegahan tapi penjebakan," kata Aboebakar saat Rapat Dengar Pendapat
(RDP) bersama KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6).
Tidak
hanya itu, Aboebakar juga menyindir KPK yang seolah-olah memberikan
keistimewaan kepada beberapa pejabat negara. Padahal orang tersebut
sudah disebut-sebut dalam persidangan terlibat dalam kasus korupsi.
"Kemarin
Juard menyebut salah satu menteri, anehnya menteri itu tidak pernah
diotak atik KPK. Berbeda dengan yang lain kalau disebut langsung panggil
menjadi saksi. Kalau bisa benar-benar sudah diungkap lanjutkan seperti
yang lain. Jangan ada ketidakadilan. Apakah sudah dipanggil atau
bagaimana atau belum," terangnya.
Seperti diketahui, nama
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa sempat disebut dalam sidang kasus suap
impor daging sapi dengan terdakwa Juard Effendi beberapa waktu lalu.
Namun KPK tidak memanggil dan meminta keterangan kepada Hatta.
Hal
ini tentu berbeda apabila dibandingkan dengan yang diterima oleh
Menteri Pertanian Suswono. KPK sudah beberapa kali meminta kesaksian
Suswono yang juga kader PKS itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar