dakwatuna.com – Jakarta –
Penolakan terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
mengundang komentar dan kritik dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din
Syamsuddin.DinSyamsuddin mengomentari soal kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi termasuk soal bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dinilai bermuatan politis.
“Kami menganggap kebijakan itu sebagai kebijakan yang tidak bijak,” kata Din di Kantornya, Rabu (12/6/2013).
“Karena pelaksanaan dari BLSM, pertama tidak akan menyelesaikan masalah bagi masyarakat itu sendiri. Karena uang yang diberikan itu akan habis begitu saja. Kebijakan itu ibarat memberi ikan, bukan memberi kail, apalagi di tengah kebijakan yang akan dikeluarkan itu belum jelas, belum pasti, sementara harga-harga sudah naik,” paparnya.
Lebih jauh, Din menjelaskan ‘BLSM’ patut dicurigai. Mengapa? Karena menurutnya kebijakan ini bermuatan politik menjelang pemilu.
“Kegiatan ini (BLSM) bermuatan politik, karena selalu diadakan menjelang pemilu, jadi diharapkan rakyat akan menerima dan memberikan simpati-simpati atau balas budi,” ungkapnya.
Bagi-bagi uang dalam program ‘BLSM’ ini disesalkan Din karena tidak dilakukan sejak dahulu. Jika mendekati Pemilu sudah pasti akan banyak menimbulkan spekulasi.
“Kenapa tidak dari dulu-dulu atau nanti setelah Pemilu, maka sangat wajar apabila ada yang mencurigai dan apalagi saya diyakinkan oleh informasi yang beredar bahwa dana yang akan dipakai sekian triliun untuk BLSM ini adalah dari bantuan asing,” paparnya.
“Apalagi kebijakan BLSM ini pelaksanaannya sering tidak beres dan apalagi nominal nya membingungkan, katanya angka kemiskinan rakyat miskin di negeri ini hanya 29 juta, tetapi mengapa diberikan bantuan tunai semacam ini kepada rakyat sampai 70 juta yang dianggap orang miskin, jadi mana yang dianggap angka kemiskinan?” tutup Din. (dru/dtk)
Redaktur: Saiful Bahri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar